Ketika Gedung Parlemen "miring" mana yang perlu di "luruskan" ???
Gedung berlantai 24 di
kompleks parlemen Senayan itu terlihat megah dan kokoh. Bertinggi 100 meter,
Nusantara I--begitu ia dinamai--merupakan tempat berkantor 560 anggota DPR
beserta tenaga ahlinya. Namun, gedung yang dibangun pada 1992 dan diresmikan lima
tahun kemudian tersebut konon sudah miring dan harus total direnovasi.
Kabar ini sebetulnya bukan kabar baru, namun kini kembali
lagi mengemuka.
"Sudah
lebih dari 15 tahun ini, belum ada renovasi total Gedung Nusantara I. Padahal
dari rekomendasi PU-PR, sudah harus ada renovasi yang lebih menyeluruh. Karena
bangunannya sudah miring," Wakil Ketua DPR Taufik
Kurniawan menjelaskan, Kamis pekan lalu.
Tak sekadar miring, Gedung
Nusantara I juga dikeluhkan karena dianggap tak lagi sanggup menampung jumlah
penghuninya. Sejumlah fasilitasnya juga dinilai tak lagi layak. Lift kerap
rusak dan toilet tak terawat.
Seperti sebelumnya, berbagai keluhan ini bermuara di satu
hal: usulan membangun gedung parlemen
yang baru.
"Kami kesulitan karena daya tampung tak memadai.
Terutama dengan adanya penambahan staf tenaga ahli dan staf administrasi. Jadi
ini mendesak," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu kemarin.
Untuk keperluan itu, DPR pun
lantas menggenjot pagu anggaran mereka di tahun 2018. Meski bujet sudah
disetujui untuk dinaikkan menjadi Rp 5,7 triliun--naik Rp 1,4 triliun dari pagu
Tahun Anggaran 2017--Parlemen tetap ngotot agar angka itu bisa naik lagi
menjadi Rp 7,2 triliun.
"Ya kami akan mengajukan Rp 7,2 triliun. Kami
transparan, enggak ada yang ditutup-tutupi," ujar Ketua Badan Urusan Rumah
Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, sebelumnya. "Saat ini anggota DPR ada
560 dan hasil Pemilu 2019 ada sebanyak 575 orang, dan setiap anggota memiliki
lima orang tenaga ahli, sehingga penghuninya sudah sangat padat, melebihi
kapasitas."
Tapi,
nanti dulu, apa iya Gedung Nusantara I miring dan tak layak dipakai?
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) punya pandangan berbeda. Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono menyatakan soal itu masih memerlukan kajian mendalam. "Untuk
kondisi Gedung Nusantara 1, pada tahun 2010 lalu memang ada audit PU,
kondisinya dinyatakan masih baik. Saat ini belum ada permintaan resmi dari DPR
untuk itu (audit)," kata Basuki di Jakarta, Selasa kemarin.
Selain itu, Nusantara I pernah diperbaiki.
Awalnya pada 15 September
2009. Kementerian PU menerima permohonan audit dari Ketua DPR Marzuki Alie
tentang konstruksi Gedung Nusantara I. Tujuannya untuk memeriksa kondisi gedung
usai gempa bumi 7 SR di Tasikmalaya pada 2 September 2009. Kementerian PUPR
lalu mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan visual atau quick assessment
pada 2-4 Oktober 2009.
Hasil pemeriksaan menyimpulkan Gedung Nusantara I mengalami
kerusakan non-struktural, seperti retak kecil dan dinding yang terkelupas.
Dalam laporan tersebut tidak ditemukan soal Gedung Nusantara I yang miring.
Tim Balitbang Kementerian PUPR kemudian merekomendasikan
perbaikan melalui injeksi menggunakan bahan kimia untuk mengisi bagian gedung
yang retak. Proyek perbaikan dimulai pada 27 April 2011.
"Mereka
(DPR RI) tidak bisa membangun kalau tidak ada rekomendasi PU. Misalnya,
multiyears contract tidak bisa jalan, teknisnya kan juga harus
direkomendasikan," tegas Menteri Basuki.
Belakangan, Anton Sihombing
ikut menampik kabar bahwa Nusantara I sudah miring 7 derajat. Dia menuturkan,
yang benar adalah menurut penilaian Kementerian PUPR telah terjadi keretakan
dan pergeseran.
"Jadi
bukan miring. Menurut assessment tim PUPR, ada pergeseran dan ada keretakan dan
harus diinjeksi serta dikurangi bobot," kata Anton,.
0 komentar :
Posting Komentar