BECAK di JAKARTA.... akankah jadi realita atau hanya isue????


Wakil Gubernur Sandiaga Uno memanaskan kembali wacana legalisasi operasional becak di DKI Jakarta. Ia mengatakan, ada pihak yang memobilisasi kendaraan roda tiga itu dari daerah masuk Ibu Kota.

"Sudah ada beberapa laporan dan ini mobilisasi. Enggak mungkin tukang becak dari daerah itu bisa kayuh sendiri ke sini," kata Sandi saat ditemui di RPTRA Taman Sawo, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Minggu 28 Januari 2018.

mencoba menguji validitas pernyataan Sandi ke beberapa lokasi yang jadi tempat becak beroperasi di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.



Mustafa (56), satu dari puluhan tukang becak yang biasa mangkal di jalan layang Bandengan Utara III, Pekojan, Jakarta Barat, membantah ada kedatangan tukang becak dari luar daerah.

Di tempat ia biasa mangkal, ada sekitar 10 tukang becak. Jumlah itu masih bisa bertambah karena jumlah becak yang beroperasi di Pasar Penjagalan, Jakarta Barat jauh lebih banyak.

"Tidak ada becak dari daerah datang ke sini. Ini becak-becak lama semua, cuma memang pengemudinya banyakan orang daerah. Kayak Bapak (saya) orang Cikampek. Selain itu, ada yang dari Tangerang, Indramayu, Tegal," ucap Mustafa.

Penarik becak lain, Ali (47), juga menampik mobilisasi becak. Ia tinggal tepat di bawah flyover Bandengan, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, tempat dikabarkan terjadinya peristiwa mobilisasi becak itu.


mungkinkah Anggukan SETNOV berarti "mengiyakan" soal DALANG BESAR dibalik kasus E-KTP ???


Anggukan itu ditunjukkan Novanto sambil masuk ke mobil tahanan seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

"Ada kekuatan besar di belakang Bapak?" tanya wartawan yang hanya dibalas anggukan Novanto.


Novanto memang telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Namun hingga saat ini KPK menilai Novanto belum memberi keterangan baru terkait kasus e-KTP.




Sementara itu, pengacara Novanto, Firman Wijaya, mengisyaratkan adanya aktor lain yang lebih besar dalam kasus e-KTP. Menurutnya, aktor tersebut berkaitan dengan berubahnya anggaran dari semula pinjaman hibah luar negeri menjadi APBN murni.

"Tentang peralihan hibah luar negeri ke APBN murni. Ini sesuatu yang krusial. Kita tunggu saja. KPK katanya menghadirkan saksi-saksi lagi. Kita tunggu saja," ucap Firman.

Namun ia enggan menyebut siapa aktor yang lebih besar itu. Firman juga enggan berkomentar soal bantahan Gamawan Fauzi mengenai penerimaan uang maupun ruko di dakwaan kasus e-KTP.

"Yang jelas itu sampai saat ini tidak ada hubungannya dengan Pak Nov. Kita hanya lihat pak Gamawan memberi kesaksian soal itu. Yang sebenarnya harapannya bisa memperjelas puncak gunung es, top head level pengadaan anggaran e-KTP," ujarnya.

"Saya rasa, nggak tahu ya karena di situ kan ada rapat di rumah Wapres. Ada perdebatan soal paket pecah 9 atau jadi satu," imbuhnya.

Inilah alasan Presiden RI, JOKO WIDODO tetap Ke AFGANISTAN meskipun di teror


Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap mengunjungi Afghanistan. Meski Ibu Kota negara itu, Kabul, baru saja mendapat teror dari seorang militan pada Sabtu 27 Januari 2018.

"Pagi ini, hari keenam lawatan saya ke lima negara di Asia, saya terbang menuju Kabul, Afghanistan dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1," tulis Jokowi dalam akun Facebooknya, Senin (29/1/2018).


Jokowi mengatakan, beberapa hari lalu, Kabul diguncang bom mobil menggunakan ambulans, yang menewaskan lebih dari seratus orang. Lalu pagi ini terdengar kabar serangkaian ledakan juga terjadi di Kabul, tak jauh dari sebuah akademi militer.



Menurut Jokowi, umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik, perang, dan terorisme. Datanya sangat memprihatinkan: 76 persen serangan teroris terjadi di negara Muslim dan 60 persen konflik bersenjata di dunia terjadi di negara Muslim.

"Lebih jauh lagi, jutaan saudara-saudara kita harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, 67 persen pengungsi berasal dari negara Muslim," kata Jokowi.

Ancaman radikalisme dan terorisme, kata Jokowi, terjadi di mana-mana. Tidak ada satu pun negara yang kebal darinya. Serangan terorisme terjadi di hampir semua negara termasuk di Indonesia dan Pakistan, dan sekarang di Afghanistan.
Apakah kita akan biarkan kondisi yang memprihatinkan ini terus berulang terjadi? Tentu tidak. Kita tidak boleh membiarkan negara kita, dunia, berada dalam situasi konflik. Penghormatan kita kepada kemanusiaan, kepada humanity, seharusnya menjadi pemandu kita dalam berbangsa dan bernegara," tandas Jokowi.

Hari ini, Jokowi seharian berada di Kabul. Dia bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani, lalu Majelis Perdamaian Tinggi Afghanistan, dan mengunjungi Istana Darul Aman.

WAGUB DKI Sandiaga Uno Heran, Pulau Tidung KRISIS IKAN


Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyambangi Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Sandi berkantor di sana untuk melakukan dialog dengan para pejabat setempat.

Salah satu yang hadir adalah Lurah Pulau Tidung Cecep Suryadi. Cecep pun bercerita kalau kelurahannya saat ini mengalami krisis ikan segar. Menurutnya, krisis ikan segar terjadi di Pulau Tidung Besar.


"Sekarang ini di Pulau Tidung lagi krisis ikan segar Pak," ujar Cecep di Kepulauan Seribu, Senin (29/1/2018).



Mendengar laporan tersebut langsung, Sandiaga Uno sempat merasa heran. Dirinya tak menyangka kalau krisis ikan bisa terjadi di daerah kepulauan.

Sandiaga Uno mengira, krisis ikan tidak bisa terjadi di wilayah kepulauan. Dan kalaupun terjadi, kata dia, itu seharusnya di tengah laut.
Cecep lalu menyampaikan jika warga Pulau Tidung Besar mayoritas bekerja sebagai nelayan pancing. Mereka, kata Cecep, tidak menjaring ikan di laut, ditambah lagi kondisi angin saat ini.

Hal tersebut menurut Cecep malah semakin menyulitkan para nelayan itu untuk memancing ikan segar.

"Warga Pulau Tidur Besar itu mayoritas nelayannya nelayan pancing. Sekarang lagi musim angin barat daya sehingga nelayannya memang kesulitan," kata Cecep.

Salah satu harapan untuk mengatasi krisis ikan segar adalah dengan membangun pusat perkulakan atau JakGrosir di Kepulauan Seribu. Cecep berharap, pembangunan JakGrosir bisa segera diwujudkan.

“Mudah-mudahan bisa segera terealisasi karena memang sangat butuh (JakGrosir),” tandas Cecep.


JOKOWI OPTIMIS, Masyarakat Semakin Cerdas MENCERNA INFORMASI


Presiden Joko Widodo optimistis masyarakat semakin cerdas dan dewasa mencerna informasi di berbagai media. Meski begitu, kata dia, pemerintah akan meluruskan isu yang menjadi penyebab memanasnya situasi politik.


“Sumber-sumber yang kita perkirakan akan memprovokasi juga harus dipetakan secara detail siapa dan akan melakukan apa,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah Tahun 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 9 Oktober 2017. Karena itu, intelijen harus mempunyai data lengkap mengenai hal tersebut.




Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghentikan kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Menurut dia, sikap saling hujat dan menistakan akan sangat berbahaya. “(Jika) tidak dihentikan, kegaduhan itu berbahaya," ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Jokowi meminta polisi tegas menegakkan hukum dan mempersiapkan alternatif solusi untuk mencegah konflik menjelang tahun politik 2018 dan 2019. “Jangan sampai sudah kejadian, kita bingung mencari air untuk memadamkan,” ucapnya.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menanggapi perintah Presiden tersebut. Menurut dia, pilkada adalah situasi yang alamiah. “Tensi dingin biasanya menghangat, tapi jangan biarkan ini menjadi memanas,” tuturnya.


TERUNGKAP!!!! the "NEXT HABIBIE" itu ternyata TUKANG BOHONG


Kebohongan Dwi Hartanto, mahasiswa doktoral di Technische Universiteit (TU) Delft, Belanda, yang mengaku sebagai profesor muda bidang aeronautika terkuak. Calon profesor muda (28 tahun) dan pengganti Habibie, begitu media massa menyebutnya.


Namanya naik daun dalam dua tahun setelah diberitakan berbagai media elektronik maupun televisi setelah mengaku diminta banyak pihak untuk mengembangkan pesawat jet tempur generasi keenam.





Sosok Dwi Hartanto ditulis secara manis oleh berbagai media nasional sebagai doktor muda (28 tahun) calon profesor bidang roket dalam tiga tahun terakhir. Dia dianggap "pahlawan" Indonesia di negeri Belanda. Faktanya, Dwi lahir pada 13 Maret 1982. Artinya, dia sudah berumur 35 tahun, bukan 28 tahun seperti yang diberitakan. Dia pun sempat mengaku bahwa ditawari menjadi warga negara Belanda, tapi ditolaknya.
Selain itu, Dwi Hartanto sempat mengaku memenangkan lomba riset Space craft and Technology di Jerman dan mengalahkan sejumlah ilmuwan dari negara lain.
Namun hal tersebut rupanya memancing kecurigaan pada sejumlah rekan Dwi di Perhimpunan Pelajar Indonesia Delft. Penelusuran mereka ada beberapa kejanggalan. Satu per satu kedok Dwi pun terbongkar.

Kebohongan tersebut sebetulnya sudah diketahui oleh warga Indonesia di Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda. Dirinya pun sudah diingatkan untuk menghentikan aksinya tersebut. Adalah Deden Rukmana, profesor dan pakar urban studies di Savannah State University, Amerika Serikat, yang pertama kali mengungkap kebohongan Dwi Hartanto kepada publik dalam status Facebook miliknya.
Menurut Deden, puncak kemarahan rekan-rekan ilmuwan Indonesia di Belanda timbul saat tersebar pesan di grup WhatsApp Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4). Deden termasuk anggota grup tersebut. Beberapa orang, menurut Deden, mengambil inisiatif membentuk tim untuk membongkar kebohongan Dwi.

"Rasa kebanggaan dan kekaguman saya terhadap Dwi Hartanto 'terganggu' ketika saya menerima rangkaian pesan dari WA group Pengurus I-4 yang membahas tentang yang bersangkutan. Pada tanggal 10 September 2017 lalu, salah seorang anggota pengurus I-4 secara terpisah mengirimkan dua dokumen lengkap berisikan investigasi terhadap beragam klaim yang dibuat oleh Dwi Hartanto," tulis Deden dalam akun Facebook-nya.

Dalam statusnya, Deden menyebutkan dokumen pertama terdiri 33 halamam berisi beragam foto-foto aktivitas Dwi Hartanto termasuk dari halaman Facebook-nya dan link berbagai website tentangnya. Salah satunya termasuk transkrip wawancara di program Mata Najwa pada Oktober 2016, serta surat-menyurat elektronik dengan beberapa pihak untuk mengklarifikasi aktivitas yang diklaim Dwi Hartanto.

Dokumen kedua, tulis Deden, sebanyak delapan halaman berisikan ringkasan investigasi terhadap klaim yang dibuat oleh Dwi Hartanto termasuk latar belakang S1 (Strata-1), umur, roket militer, PhD in Aerospace, Professorship in Aerospace, Technical Director di bidang rocket technology and aerospace engineering, interview dengan media international, dan kompetisi riset.

"Saya menilai mereka sebagai pihak yang mengetahui kebohongan publik yang dilakukan oleh Dwi Hartanto dan menginginkan agar kebohongan ini dihentikan. Mereka sudah menemui Dwi Hartanto dan memintanya agar meluruskan segala kebohongannya, tapi tidak ditanggapi serius oleh yang bersangkutan,".


Ketika PRABOWO Galau karena kehabisan Bahan KRITIK Pada JOKOWI


Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI), Maksimus Rmses Lalongkoe menilai. Bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sedang galau dan kehabisan bahan untuk mengritik pemerintahan Joko Widodo.


Pasalnya, Prabowo menganggap bantuan pemerintah Jokowi untuk etnis Rohingya adalah pencitraan. "Terkait kritik ini juga menandakan Prabowo sedang galau dan tidak memiliki cukup bahan untuk mengritik pemerintahan Jokowi," tegas Ramses  Minggu (17/9). 




Kata dia, Prabowo kesulitan mencari celah kesalahan Jokowi sehingga hal baik pun yang dilakukan pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, tetap saja dianggap sebagai hal yang kurang benar.

Prabowo, menurut analisis Maksimus, seperti sedang kebingungan dalam menghadapi pola kerja Jokowi yang berdasarakn beberapa survei, cukup membuat puas masyarakat Indonesia.

“Kebanyakan publik menilai puas. Sehingga tak ada cara lain untuk menjatuhkan Jokowi selain Prabowo mengritik Jokowi dengan alasan-alasan yang tidak rasional," singgung Ramses.

Dia menegaskan, yang dilakukan Jokowi bukanlah pencitraan melain bantuan kemanusiaan tanpa memandang latar belakang manusia itu.

"Harusnya Prabowo menyampaikan terima kasih atas upaya kemanusiaan Jokowi bukan malah mengeritik yang bersifat destruktif," sebut dia.

Dari sisi politik kritikan Prabowo dianggap tidak berdampak bagi publik. "Sebab apa yang dilakukan Jokowi murni untuk pertolongan dan bantuan kemanusiaan bukan untuk kepentingan politik dalam negeri," pungkas Ramses.